MAHATVA.ID — Pengusaha nasional Muhammad Sirod menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan skema pelibatan yang adil bagi pelaku UMKM lokal dalam proyek-proyek industri strategis. Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus dugaan pemerasan terhadap kontraktor proyek industri di Cilegon, yang menjadi sorotan publik belakangan ini.
“Dunia usaha tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang tekanan dan intimidasi dari aktor-aktor yang berlindung di balik kelembagaan. Yang kita butuhkan adalah sistem yang meritokratis, profesional, dan berkeadilan,” kata Sirod dalam wawancara telepon, Minggu (18/5).
Sirod mengecam segala bentuk intimidasi dan premanisme, namun juga menyoroti akar persoalan yakni kurangnya skema keterlibatan yang terstruktur bagi pelaku usaha lokal. Ia menilai, banyak UMKM merasa dipinggirkan dari proyek strategis nasional, sehingga muncul frustrasi yang berujung pada tindakan tak terpuji.
“Saya tidak membenarkan tindakan yang viral itu. Tapi saya paham rasa frustrasi teman-teman pengusaha lokal. Mereka ibarat ayam yang kelaparan di tengah lumbung padi,” ujarnya.
Sebagai solusi, Sirod mengusulkan agar pemerintah memberlakukan kebijakan kuota minimum 5% dari total nilai proyek untuk pelibatan UMKM lokal di sekitar lokasi investasi. Skema ini, menurutnya, pernah dirintis pada era Menteri BKPM Bahlil Lahadalia dan terbukti menekan gesekan sosial.
“Ini bukan soal jatah, tapi investasi sosial. Pelaku usaha besar pun akan lebih tenang beroperasi jika masyarakat sekitarnya merasa dilibatkan,” jelasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pelibatan UMKM tetap harus mengacu pada prinsip meritokrasi dan peningkatan kapasitas, agar pelaku lokal benar-benar siap bersaing dalam ekosistem industri modern.
