MAHATVA.ID – Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Kepulauan Tanimbar tengah memasuki tahap krusial. Di balik dinamika administrasi pemerintahan, tersimpan pertaruhan besar: akankah publik menyaksikan lahirnya pemimpin birokrasi yang benar-benar profesional dan berintegritas, atau sekadar kompromi baru atas kepentingan politik?
Isu intervensi politik dalam seleksi Sekda Tanimbar makin santer terdengar, memunculkan keraguan akan objektivitas dan netralitas proses yang seharusnya mengedepankan kompetensi, pengalaman, dan integritas calon pejabat tinggi pratama.
Kepercayaan Publik dalam Ancaman
Kepercayaan publik adalah fondasi legitimasi pemerintahan. Namun, kesan kuat adanya manuver politik dalam seleksi Sekda mengancam stabilitas kepercayaan itu. Bila proses ini hanya menjadi ajang kompromi elit dan kelompok kepentingan, maka citra birokrasi sebagai instrumen pelayanan rakyat akan semakin tercoreng.
"Proses seleksi yang dibajak oleh kepentingan politik hanya akan menghasilkan pejabat simbolik yang tak punya daya dorong untuk reformasi birokrasi," ungkap seorang pemerhati kebijakan publik di Saumlaki.
Profesionalisme ASN Bukan Sekadar Syarat Formalitas
Sekda adalah motor penggerak pemerintahan daerah. Tugasnya bukan hanya administratif, tetapi strategis—mengorkestrasi sinergi antar-SKPD, memastikan implementasi kebijakan, dan menjaga kesinambungan pelayanan publik.
Karena itu, seleksi Sekda Kepulauan Tanimbar harus berpijak pada prinsip profesionalisme ASN: pengalaman lapangan, penguasaan tata kelola pemerintahan, serta kemampuan manajerial dan komunikasi yang mumpuni.
Independensi dan Netralitas, Harga Mati untuk Sekda
Jabatan Sekda sangat rentan terhadap tarik-menarik kekuasaan. Namun, yang dibutuhkan hari ini bukan Sekda yang tunduk pada tekanan politik, melainkan sosok independen yang mampu menjaga jarak dari kepentingan sempit, dan fokus membangun birokrasi yang bersih dan efisien.
"Sekda bukan alat politik. Ia harus bisa menolak intervensi dan tetap berdiri di atas konstitusi dan kepentingan masyarakat," ujar seorang Tokoh Muda senior yang enggan disebut namanya.
Integritas: Pilar Kunci Menjaga Marwah Pemerintahan
Integritas bukan opsi, melainkan keharusan. Seorang Sekda yang berintegritas akan menjadi penjaga etika pemerintahan dan penyeimbang dalam pengambilan kebijakan daerah. Tanpa integritas, jabatan strategis ini hanya akan menjadi bagian dari mata rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terus membelit birokrasi lokal.
Politik Kelompok dan Bupati-Bupati Kecil: Ancaman Nyata Reformasi