“Kalau untuk sempurna memang tidak mudah, tapi ini jadi tantangan ke depan yang harus kita carikan solusinya. Jangan sampai siswa berprestasi yang jujur justru tersingkir,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan kelompok rentan harus menjadi fondasi utama dalam kebijakan pendidikan nasional.
“Komisi X DPR RI memandang bahwa prinsip keadilan akses, transparansi informasi, dan perlindungan terhadap peserta didik dari kelompok rentan harus menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan penerimaan murid baru,” tegasnya.
Harapan untuk Reformasi SPMB yang Lebih Akuntabel
Meski SPMB 2025 digagas sebagai reformasi dalam sistem penerimaan siswa, namun masih banyak celah yang dinilai belum terkelola dengan baik. Komisi X DPR berharap agar Mendikdasmen Abdul Mu’ti melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB, terutama pada proses seleksi jalur prestasi.
“Harapan kami, ke depan SPMB bisa dijalankan lebih adil, transparan, dan akuntabel. Ini penting untuk masa depan pendidikan Indonesia yang berkualitas,” tutup Lalu.