JAKARTA, MAHATVA.ID – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan bagi masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor melalui sinergi berbagai instrumen pembiayaan dan kebijakan. Salah satu langkah strategis dilakukan dengan mengoptimalkan peran Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan agar proses pemulihan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pemulihan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/8/2026), untuk bertemu langsung dengan nelayan dan petani rumput laut yang selama bertahun-tahun terdampak tumpahan minyak Montara.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
Kasus Montara bermula dari ledakan fasilitas pengeboran minyak milik PTTEP Australasia di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 yang mengakibatkan tumpahan minyak dalam skala besar. Pencemaran tersebut meluas hingga wilayah perairan NTT dan menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat pesisir.
Selama kurang lebih 16 tahun, nelayan dan petani rumput laut terus menantikan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, meskipun proses hukum terkait perkara tersebut telah menghasilkan putusan yang memenangkan para korban.
Menkeu Purbaya menegaskan pemerintah tidak hanya berkomitmen menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, tetapi juga menyiapkan langkah konkret untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui optimalisasi berbagai instrumen yang dimiliki negara.
Sebagai tindak lanjut, Menkeu menginstruksikan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan untuk menyiapkan skema pembiayaan yang mampu memperkuat kapasitas usaha nelayan dan petani rumput laut di wilayah terdampak.
Melalui dukungan pembiayaan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat kembali mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan pesisir.
Selain aspek pembiayaan, Menkeu juga meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengoptimalkan perannya melalui pendanaan riset dan penelitian mengenai kondisi ekosistem laut di wilayah terdampak tumpahan minyak Montara.
Hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemulihan lingkungan secara komprehensif sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Menurut Purbaya, keberadaan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi sarana menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan strategis nasional melalui kolaborasi antarlembaga.
Optimalisasi peran SMV juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan agenda pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak, memperbaiki kualitas lingkungan pesisir, sekaligus membuka kembali peluang ekonomi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun kehilangan sumber penghidupan akibat pencemaran di Laut Timor.
Pemerintah menegaskan akan terus mengawal proses pemulihan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar masyarakat terdampak memperoleh dukungan yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan instrumen pembiayaan, riset, dan pemberdayaan yang dimiliki Kementerian Keuangan, proses pemulihan diharapkan berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan serta petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur.
