JAKARTA, MAHATVA.ID – Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memastikan percepatan proses perizinan untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Hal tersebut disampaikan usai melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Djoko mengungkapkan, dalam sehari dirinya berhasil bertemu dengan satu Menteri Koordinator, tiga Menteri, dan empat Wakil Menteri guna membahas berbagai perizinan strategis, mulai dari penggunaan lahan, penggunaan kapal berbendera asing, hingga penyelesaian dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan AMDAL.
"Alhamdulillah, hari ini akhirnya berhasil bertemu dengan satu Menko, tiga Menteri, dan empat Wakil Menteri dalam rangka mengurus perizinan dan persetujuan penggunaan lahan, kapal berbendera asing, UKL-UPL, serta AMDAL untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas, baik pengeboran maupun pembangunan fasilitas produksi di darat dan laut," ujar Djoko Siswanto.
Menurut Djoko, salah satu hasil penting dari koordinasi tersebut adalah adanya kepastian waktu penyelesaian dokumen lingkungan.
Untuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ditargetkan selesai maksimal 50 hari, sedangkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ditargetkan rampung dalam waktu 15 hari.
Djoko menjelaskan, hingga pertengahan tahun 2026, progres perizinan untuk pengeboran sumur pengembangan telah mencapai hampir seluruh target yang direncanakan.
Dari target 832 sumur pengembangan, sebanyak 824 sumur atau sekitar 99 persen telah memperoleh persetujuan UKL-UPL.
"Sisanya delapan sumur, terdiri dari lima sumur yang masih diproses di internal Kementerian Lingkungan Hidup dan tiga sumur masih dalam tahap pelengkapan dokumen oleh KKKS," jelasnya.
Sementara untuk program pengeboran eksplorasi, dari target 39 sumur, sebanyak 35 sumur atau sekitar 90 persen telah memperoleh persetujuan UKL-UPL.
Empat sumur lainnya masih berada dalam proses di tingkat pemerintah provinsi, sedangkan dua sumur masih melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Selain itu, Djoko memastikan seluruh dokumen AMDAL untuk program yang direncanakan pada tahun ini telah selesai ditandatangani.
"Sedangkan untuk AMDAL sudah selesai ditandatangani semuanya, Alhamdulillah," katanya.
Tidak hanya terkait perizinan lingkungan, SKK Migas juga telah menemukan solusi terhadap persoalan tanah terkontaminasi minyak di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Selain itu, kendala penggunaan kapal berbendera asing pada Proyek Hidayah juga disebut telah menemukan jalan keluar sehingga diharapkan tidak lagi menghambat pelaksanaan proyek strategis tersebut.
