JAKARTA, MAHATVA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memangkas kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 yang sebelumnya dihitung mencapai Rp270 triliun. Angka tersebut dinilai masih terlalu besar dan saat ini tengah dievaluasi ulang bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa pagu indikatif sebesar Rp270 triliun disusun berdasarkan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.
“Anggaran 2027 sekitar Rp270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Namun angka tersebut merupakan usulan yang disusun sebelumnya dan saat ini sedang kami evaluasi kembali,” ujar Agustina Arumsari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, BGN melihat masih terdapat ruang efisiensi yang cukup besar dalam pelaksanaan program MBG sehingga kebutuhan anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi efektivitas program.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan guna menyusun kebutuhan anggaran yang lebih realistis sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Agustus mendatang.
“Dengan DPR kami sudah sepakat diberikan waktu satu bulan untuk menyusun ulang kebutuhan anggaran tersebut,” katanya.
Selain mengevaluasi anggaran tahun 2027, BGN juga melakukan berbagai langkah efisiensi dalam pelaksanaan Program MBG tahun 2026.
Salah satu kebijakan yang diambil adalah penghentian sementara distribusi makanan bergizi gratis selama masa libur sekolah, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Menurut Agustina, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga lebih dari Rp3 triliun.
“Dengan jumlah SPPG yang beroperasi saat ini mencapai 27.820 unit dan dikalikan insentif harian selama 18 hari, efisiensi yang bisa dicapai mencapai sekitar Rp3 triliun,” jelasnya.
Selain itu, BGN juga melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat. Hingga saat ini telah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima program.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, seperti masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Agustina mengungkapkan bahwa pagu anggaran BGN tahun 2026 juga telah mengalami penyesuaian. Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, setelah dilakukan penajaman fiskal, anggaran tersisa menjadi sekitar Rp228,38 triliun.
“Pagu awal Rp268 triliun, kemudian dilakukan penajaman anggaran sebesar Rp38,25 triliun ditambah Rp1,37 triliun, sehingga saat ini tersisa sekitar Rp228,38 triliun,” ujarnya.
