Jakarta,MAHATVA.ID -Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada aparat yang menyalahgunakan kewenangan. Di hadapan sidang paripurna DPR RI, Rabu, Prabowo meminta rakyat merekam dan melaporkan langsung jika menemukan perilaku aparat yang dinilai melanggar aturan atau terindikasi koruptif.
Dilansir dari ANTARA, pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.
"Kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat video. Jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya," kata Prabowo di hadapan anggota DPR.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal terbuka bahwa pengawasan terhadap aparat tidak lagi hanya bergantung pada lembaga internal pemerintah. Prabowo mendorong partisipasi publik dengan memanfaatkan telepon genggam sebagai alat kontrol sosial terhadap praktik penyimpangan di lapangan.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memerintahkan seluruh menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih melakukan "bersih-bersih" internal.
Ia menegaskan praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan birokrasi yang menghambat investasi maupun pertumbuhan ekonomi harus dipangkas.
"Yang melanggar, tindak. Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” ujarnya.
Meski menyebut mayoritas aparatur sipil negara bekerja dengan baik, Prabowo menilai masih ada oknum yang merusak kepercayaan publik. Karena itu, ia meminta penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.
Seruan tersebut juga ditujukan kepada pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi. Prabowo meminta pengawasan internal diperketat agar kebocoran anggaran dan praktik penyimpangan tidak terus membebani keuangan negara.
Pidato itu sekaligus mencatat sejarah baru di parlemen. Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN berupa KEM-PPKF di hadapan DPR sebelum pembahasan anggaran dimulai.
Rapat Paripurna DPR RI hari itu turut membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2026 serta pandangan fraksi-fraksi terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian.
Pernyataan Prabowo tentang pelaporan aparat lewat video diperkirakan akan memicu sorotan publik terhadap pola pengawasan birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Di tengah tingginya tuntutan pemberantasan korupsi, masyarakat kini menunggu apakah instruksi keras tersebut benar-benar diikuti tindakan nyata di lapangan.
