Bogor, MAHATVA.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta masyarakat bersabar terkait realisasi kompensasi bagi warga terdampak penutupan aktivitas tambang di wilayah Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin. Pemkab menegaskan kebijakan kompensasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan, sebelumnya Gubernur Jawa Barat memperkirakan jumlah masyarakat terdampak tambang hanya sekitar 3.000 orang.
"Terkait kompensasi sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur mengira jumlahnya itu terdampak tambang itu 3.000. Sehingga Pak Gubernur bisa setiap bulan memberikan kompensasi," kata Ade Ruhandi, Kamis (14/5/2026).
Namun dalam perkembangannya, jumlah masyarakat terdampak terus bertambah secara signifikan hingga mencapai sekitar 18 ribu orang.
Ade menjelaskan, Pemkab Bogor hanya memiliki kewenangan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik melalui surat maupun audiensi langsung.
"Ternyata dari mulai 6.000, bertambah 9.000, bertambah ke 18.000, dan itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyampaikan aspirasi berbentuk surat maupun secara audiensi kepada Pak Gubernur. Inilah fakta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat," ungkapnya.
Ia menegaskan seluruh pihak saat ini sedang berupaya mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak.
"Jadi semuanya tidak ada yang salah, semuanya sedang berupaya. Tapi kesimpulannya adalah saya minta sabar dulu. Pak Gubernur, Pak Bupati tentu punya konsep yang terbaik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk kepentingan Kabupaten Bogor," tambah Ade.
Ade Ruhandi juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan evaluasi tambang yang dilakukan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor tetap membutuhkan pasokan material tambang.
Menurutnya, sektor pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan hingga program strategis pemerintah membutuhkan material dalam jumlah besar.
"Kedua, kesehatan. Kalau memperbaiki seluruh infrastruktur kesehatan juga perlu material. Yang selanjutnya pendidikan. Anak-anak kita harus sekolah. Ini juga perbaikan seluruh sekolah memerlukan juga material. Pembangunan MBG memerlukan material. Pembangunan koperasi Merah Putih membutuhkan material," tutur Ade.
Selain itu, sejumlah proyek strategis nasional juga disebut membutuhkan pasokan material dari wilayah Bogor.
Ade menyebut beberapa proyek besar seperti Bendungan Cibeet hingga rencana pembangunan jalan tol BSD-Bogor memerlukan material konstruksi dalam jumlah besar.
"Termasuk kebutuhan pembangunan strategis nasional, PSN juga membutuhkan material. Kita ada Bendungan Cibeet, belum pembangunan tol, nanti BSD-Bogor juga mau dilaksanakan pembangunan. Kan semuanya juga membutuhkan material," jelasnya.
