Bogor, MAHATVA.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM belum memastikan apakah aktivitas pertambangan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, akan kembali dibuka atau tidak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih merumuskan berbagai kebijakan terkait keberlangsungan aktivitas tambang di wilayah tersebut, termasuk dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak,” kata KDM di Museum Pajajaran, Kamis (14/5/2026).
Selain belum memastikan operasional tambang, KDM juga belum dapat memastikan kapan realisasi pembangunan jalur khusus tambang di kawasan Parung Panjang akan dilakukan.
Menurutnya, kajian yang dilakukan Pemprov Jabar tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan tambang, tetapi juga menyangkut keberlanjutan aktivitas pertambangan secara keseluruhan.
Kajian lingkungan hingga saat ini masih terus dilakukan untuk memastikan dampak aktivitas tambang terhadap kondisi alam dan kehidupan masyarakat sekitar.
KDM menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang harus mendapatkan manfaat nyata dari aktivitas pertambangan yang berlangsung di daerah mereka.
Pemprov Jawa Barat, kata dia, sedang menyusun formulasi kebijakan agar hasil dari sektor tambang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa sekitar.
“Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat. Kemudian pajaknya bagaimana bagi hasilnya?,” ujarnya.
Ia bahkan mengusulkan agar sebagian besar pajak tambang dikembalikan kepada desa tempat aktivitas tambang berlangsung.
“Karena rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” ucapnya.
Saat disinggung mengenai persoalan kompensasi bagi masyarakat terdampak tambang, KDM enggan memberikan komentar lebih jauh, terutama terkait dugaan kompensasi yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, pihak yang paling memahami kondisi detail di lapangan adalah pemerintah desa setempat.
"Yang kalau di lapangan tidak tepat sasaran ya mengajukannya siapa? Yang tahu detail siapa? Ya tanya aja ke kepala desanya ya,” tandasnya.
