MAHATVA.ID -Ratusan mahasiswa menggelar aksi di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (06/05/2026), menuntut pemerintah segera merespons persoalan yang berkembang di Tananahu. Mereka menilai terdapat dugaan ketimpangan dalam pengelolaan investasi dan kebijakan wilayah adat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi perizinan hingga perlindungan hak masyarakat adat.
Mahasiswa menilai masyarakat adat belum dilibatkan secara utuh dalam proses pengambilan keputusan. Situasi itu dinilai berpotensi memperbesar konflik sosial apabila tidak segera diselesaikan melalui dialog terbuka.
“Ini menyangkut hak hidup masyarakat adat dan masa depan ruang kelola mereka,” kata salah satu koordinator aksi dalam orasinya.
Selain menyoroti investasi, mahasiswa juga meminta evaluasi kebijakan konservasi laut di Pulau Damer. Mereka berharap perlindungan lingkungan berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat lokal.
Apriliska Titahena mengatakan hilirisasi sumber daya seperti kelapa dan pala seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat.
“Kami ingin pembangunan yang melibatkan masyarakat, bukan sekadar menghadirkan investasi,” ujarnya.
Mahasiswa turut mempertanyakan proses peletakan batu pertama proyek yang disebut minim partisipasi masyarakat adat. Menurut mereka, langkah tersebut memperlihatkan lemahnya komunikasi antara pemerintah, korporasi, dan warga setempat.
Hingga kini, pihak korporasi belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa. Di sisi lain, pemerintah daerah didorong segera membuka ruang mediasi guna menjaga stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik.
Persoalan Tananahu kini berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Pemerintah dituntut memastikan pembangunan berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.
