JAKARTA, MAHATVA.ID – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri, mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk melakukan reformasi di seluruh lembaga pemerintahan, dengan institusi Polri menjadi titik awal pembenahan.
Hal tersebut disampaikan Dofiri kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (6/5/2026).
“Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden waktu kami dikumpulkan. Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” ujar Dofiri.
Menurutnya, Presiden Prabowo menilai reformasi kelembagaan menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor penegakan hukum.
“Oleh karena itu Presiden menyampaikan, ‘Oke, kita mulai dari Polri’,” lanjutnya.
Dofiri menjelaskan, reformasi di tubuh Polri tidak hanya menyangkut posisi atau kedudukan institusi, tetapi lebih luas mencakup perbaikan internal yang menyeluruh, termasuk tata kelola organisasi dan budaya kerja aparat kepolisian.
Ia menegaskan bahwa reformasi Polri harus menyasar isu-isu strategis, terutama dalam memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum agar lebih humanis dan responsif terhadap masyarakat.
“Nah, di situlah pentingnya mengapa kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ya, karena ada sangkut paut dengan itu,” katanya.
Selain itu, Dofiri menilai aspek kultural di lingkungan Polri juga perlu dibenahi. Menurutnya, pembenahan internal harus dilakukan mulai dari sistem rekrutmen, pola pengembangan karier, hingga pengawasan berbasis digital guna meminimalisasi potensi penyimpangan.
“Jadi melihat reformasi Polri itu harus utuh. Mohon jangan bicara cuma masalah tahunya itu kan masalah kedudukan, Polri ditaruh di mana, nggak. Yang paling besar lagi itu ada di internal berkaitan dengan tata kelola,” tegasnya.
Wacana reformasi Polri belakangan menjadi perhatian publik seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas.
Langkah reformasi yang didorong pemerintah diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan institusi kepolisian di Indonesia.
