BOGOR, MAHATVA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa upaya perbaikan kualitas bangsa harus dimulai dari pembenahan sistem pendidikan, khususnya dari ruang kelas.
Hal tersebut disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 yang digelar di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg, Senin (4/5).
“Bila ingin memperbaiki bangsa, maka perbaikilah sistem pendidikannya. Bila ingin memperbaiki sistem pendidikan, maka mulailah dari ruang kelasnya,” ujar Rudy Susmanto.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh guru yang disebutnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
Rudy menjelaskan, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar dalam pembangunan sektor pendidikan. Wilayah yang luas dengan 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan serta jumlah penduduk sekitar 6,19 juta jiwa menjadi faktor kompleksitas tersendiri.
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Bogor juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengajar guna mendorong mutu pendidikan yang lebih baik.
Rudy juga menyoroti pentingnya pendidikan nonformal, termasuk peran pondok pesantren dan majelis keagamaan dalam membangun sumber daya manusia.
Menurutnya, keberhasilan para pemimpin daerah, aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga pejabat pemerintahan saat ini tidak terlepas dari peran besar guru dalam mendidik generasi bangsa sejak usia dini.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas perhatian terhadap Kabupaten Bogor, khususnya melalui bantuan revitalisasi sekolah.
“Pemkab Bogor terus melakukan berbagai tahapan perbaikan infrastruktur pendidikan dan penyempurnaan sistem pendidikan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, Rudy menegaskan komitmennya untuk memastikan proses berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami ingin anak-anak di seluruh wilayah Kabupaten Bogor mendapatkan fasilitas dan kualitas pendidikan yang setara,” tegasnya.
Melalui bantuan keuangan infrastruktur desa tahun 2026, pemerintah desa didorong untuk turut mendukung pembangunan fasilitas tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang belum terakomodasi secara langsung oleh pemerintah daerah.
“Pembenahan pendidikan membutuhkan waktu dan dukungan semua pihak,” pungkasnya.
