ogor, MAHATVA.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Tahun 2026, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dan terpusat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat serta diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan se-Jawa Barat.
Sebanyak 12 petugas Lapas Cibinong resmi dikukuhkan sebagai anggota Satops Patnal 2026 oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali.
Satops Patnal memiliki peran penting dalam pengawasan, pencegahan, hingga penindakan terhadap pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan.
Pembentukan satuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan disiplin, serta memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap aturan yang berlaku.
Dalam arahannya, Kusnali menegaskan pentingnya integritas sumber daya manusia dalam keberhasilan sistem pemasyarakatan.
“Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh integritas sumber daya manusianya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
“Satops Patnal merupakan garda terdepan dalam menjaga kedisiplinan dan integritas petugas. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran,” tegas Wisnu.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, serta komitmen penuh dari setiap anggota dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Salah satu anggota yang dikukuhkan, Wawan Setiawan, menyampaikan kesiapan dan komitmennya dalam menjalankan amanah yang diberikan.
“Kami siap menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan menjadi teladan dalam kedisiplinan, demi menjaga integritas dan nama baik Lapas Cibinong,” ungkapnya.
Melalui pengukuhan ini, Lapas Cibinong berharap Satops Patnal mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan budaya kerja yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.
