Jakarta, MAHATVA.ID – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap penugasan pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon.
Menurut Anton, langkah evaluasi hingga opsi penghentian atau penarikan pasukan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi prajurit TNI yang bertugas di luar negeri.
Anton menegaskan bahwa kehadiran pasukan Indonesia dalam misi PBB bertujuan menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian, bukan terlibat dalam konflik aktif.
“Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area post-conflict, bukan saat konflik masih berlangsung,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menilai situasi di Lebanon Selatan yang semakin memanas membuat kondisi penugasan tidak lagi ideal bagi pasukan penjaga perdamaian.
Dukungan terhadap usulan SBY muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah penugasan UNIFIL, terutama setelah gugurnya tiga prajurit TNI.
Anton mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mempertimbangkan:
Pemindahan lokasi penugasan ke wilayah lebih aman
Penghentian sementara misi
Opsi penarikan pasukan Indonesia
Anton menekankan bahwa dalam hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki status khusus yang harus dilindungi dan tidak boleh menjadi target operasi militer.
Namun, kondisi di lapangan dinilai sudah melampaui batas aman, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan personel.
SBY Soroti Bahaya “Blue Line”
Sebelumnya, SBY menyoroti bahwa pasukan perdamaian Indonesia bertugas di kawasan “Blue Line” yang memisahkan wilayah Israel dan Lebanon.
Meski secara konsep bukan zona perang, kenyataannya wilayah tersebut kini berada dalam kondisi sangat berbahaya karena konflik yang terus berlangsung.
