MAHATVA.ID – Sejumlah tokoh asal Madura menggagas penerbitan Obligasi Hilirisasi Kedaulatan Pangan sebagai upaya mendorong stabilitas harga pangan sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
Salah satu penggagas, Dian Sumarwan, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut lahir dari hasil kajian panjang yang dilakukan bersama timnya dengan meninjau langsung sektor pertanian hingga peternakan rakyat.
“Bukan waktu yang sebentar kami bersama mengkaji bagaimana terciptanya hilirisasi kedaulatan pangan. Kami menyambangi lokasi pertanian dan industri, termasuk area pertanian padi dan jagung,” ujar Dian, Selasa (31/3/2026).
Dian mengungkapkan, pihaknya juga menemukan kondisi peternakan ayam rakyat yang banyak kosong akibat fluktuasi harga yang tidak stabil dan merugikan peternak.
Situasi global yang tengah dilanda ketegangan geopolitik serta potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut menjadi perhatian, karena berisiko memicu lonjakan harga pangan.
Tokoh lainnya, Mahsus, menegaskan bahwa berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19, dinamika politik, hingga konflik global tidak menyurutkan langkah mereka dalam mendorong kedaulatan pangan.
“Langkah kami beberapa kali terhenti, mulai dari COVID-19, gejolak politik, hingga perang di berbagai wilayah. Semoga tidak berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Menurut Dian, kedaulatan pangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, ia meyakini konsep ini dapat berkontribusi dalam meredam konflik global.
Ia menilai, perang akan menguras sumber daya dan logistik negara, sehingga ketahanan pangan menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan suatu bangsa.
Sebagai solusi konkret, mereka mendorong penerbitan Obligasi Hilirisasi Kedaulatan Pangan yang melibatkan berbagai pihak di daerah untuk memperkuat sektor pangan nasional.
“Ini waktu yang tepat bagi Indonesia mengambil peran dalam menyelesaikan konflik global melalui kedaulatan pangan. Kami mendorong penerbitan obligasi untuk bekerja sama dengan berbagai pihak di setiap daerah,” tegas Dian.
