JAKARTA, MAHATVA.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi melakukan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp335 triliun. Langkah tersebut dipertimbangkan jika lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melampaui batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menjelaskan pemerintah telah melakukan simulasi risiko atau stress test terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai US$92 per barel rata-rata dalam setahun. Lonjakan harga tersebut diperkirakan terjadi akibat eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Dari hasil simulasi tersebut, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6 persen terhadap PDB apabila harga minyak berada di level tersebut sepanjang tahun.
“Kami sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke US$92 per barel, apa dampaknya ke defisit? Akan naik ke 3,6%-3,7% dari PDB kalau kita tidak melakukan apa-apa,” kata Purbaya dalam media briefing, Jumat (6/3/2026).
Efisiensi Anggaran untuk Jaga Defisit
Untuk mencegah pelebaran defisit, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian belanja negara, salah satunya melalui efisiensi anggaran pada sejumlah program, termasuk program MBG.
“Kalau itu terjadi, kita akan melakukan langkah-langkah supaya tidak melewati batas. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” ujar Purbaya.
Meski demikian, ia menegaskan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh inti program MBG, khususnya penyediaan makanan bagi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Menurutnya, penghematan lebih diarahkan pada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan.
“Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu, misalnya pembelian motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya.
Infrastruktur Bisa Ditunda
Selain program MBG, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years atau proyek yang masih dapat digeser ke tahun berikutnya.
Purbaya mencontohkan sejumlah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang berpotensi dijadwalkan ulang, seperti pembangunan jembatan maupun fasilitas pendidikan.
“Misalnya di Kementerian PU, mungkin ada belanja-belanja yang bisa digeser ke tahun depan. Programnya kan macam-macam, ada jembatan, ada sekolah,” ujarnya.
Anggaran MBG Jadi Sorotan
Diketahui, pemerintahan Prabowo Subianto telah menganggarkan program MBG dalam APBN 2026 senilai Rp335 triliun dengan target penerima mencapai 82,9 juta orang.
Nilai tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima.
