Bogor, MAHATVA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Rapat Koordinasi BPD Kabupaten Bogor yang digelar oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Kapten Muslihat, Gelora Pakansari, Jumat (6/3).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum konsolidasi bagi anggota BPD se-Kabupaten Bogor untuk menjaga keberlanjutan pembangunan desa, terutama menjelang masa pergantian kepemimpinan di sejumlah desa.
Antisipasi Dinamika Politik Desa
Dalam sambutannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa penguatan peran BPD menjadi sangat penting mengingat dinamika politik di tingkat desa yang diprediksi meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Kabupaten Bogor, kata Rudy, memiliki lebih dari 6 juta penduduk dengan 416 desa dan 19 kelurahan. Dalam waktu dekat, sebagian besar desa akan memasuki masa pergantian kepala desa.
“Pada tahun 2026 dan 2027 ada banyak kepala desa yang juga akan purna tugas. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi dinamika pembangunan desa,” ujar Rudy.
Menurutnya, menjelang akhir masa jabatan, fokus kepala desa biasanya lebih banyak tertuju pada konsolidasi politik. Karena itu, peran BPD menjadi sangat strategis untuk memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan.
Kawal Program Prioritas Nasional
Rudy menekankan bahwa berbagai program strategis nasional maupun daerah harus terus terlaksana di tingkat desa.
Program tersebut di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, Operasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penanganan Tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan infrastruktur desa.
Ia juga mengajak seluruh anggota BPD untuk bersatu dalam satu wadah organisasi agar memiliki kesamaan visi dalam mengawal pembangunan desa.
“BPD harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa, terutama ketika terjadi masa transisi kepemimpinan di desa,” tegasnya.
Kejaksaan Siap Dukung Pengawasan Dana Desa
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Dewan Pengawas Abpednas, Reda Manthovani, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momentum penting bagi penguatan peran BPD dalam mendukung pembangunan desa.
Menurutnya, waktu pelaksanaan konsolidasi ini sangat tepat karena bertepatan dengan banyaknya kepala desa yang akan memasuki masa akhir jabatan dalam beberapa tahun ke depan.
“Momentum ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman BPD agar program-program prioritas nasional maupun daerah di desa dapat dimonitor dan disukseskan bersama,” ujar Reda.
Ia juga menegaskan bahwa jajaran kejaksaan siap mendukung BPD dalam menjalankan tugasnya di desa, khususnya dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.
