Jakarta, MAHATVA.ID – Polemik impor 105 ribu kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih jenis pik up 4x4 dari India terus bergulir. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak agar proyek tersebut dibatalkan dan meminta audit menyeluruh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Presiden KSPN, Ristadi, dalam keterangan resminya yang diterima media pada 1 Maret 2026, menyatakan bahwa pihaknya mendukung program pro rakyat, termasuk pengadaan sarana Kopdes Merah Putih. Namun, KSPN menekankan pentingnya memastikan program berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan anggaran negara.
DP Rp6 Triliun dan Proses Tertutup Dipersoalkan
KSPN menyoroti informasi bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara telah membayarkan uang muka (DP) sekitar Rp6 triliun untuk proyek impor tersebut.
Menurut KSPN, proyek ini memang merujuk pada Inpres 17/2025 dengan skema penunjukan langsung. Namun, proses perencanaan dinilai tertutup dan baru diumumkan ke publik setelah kontrak impor disepakati.
KSPN juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya Pasal 85 dan 86, yang mewajibkan pemerintah dan BUMN membeli produk industri dalam negeri apabila anggarannya bersumber dari APBN, APBD, maupun penyertaan modal negara.
Industri Dalam Negeri Dinilai Mampu
KSPN menyebut sejumlah pemangku kepentingan seperti Kadin dan Menteri Perindustrian menyatakan industri otomotif nasional mampu memproduksi pik up 4x4 apabila terdapat pesanan besar hingga 105 ribu unit.
Bahkan, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia selaku produsen pik up L300 disebut membantah telah dihubungi oleh PT Agrinas. Mitsubishi juga menyatakan sanggup memproduksi pik up 4x4 dalam negeri apabila ada pesanan dalam jumlah besar.
KSPN mempertanyakan klaim bahwa kendaraan 4x4 lebih sesuai dengan kebutuhan pertanian Indonesia. Selama ini, menurut mereka, mayoritas petani menggunakan pik up 4x2 dan tetap berfungsi optimal untuk mobilitas hasil pertanian.
Soroti Standar Emisi dan Dugaan Permainan Harga
KSPN juga menyoroti informasi bahwa kendaraan pik up 4x4 Mahindra Scorpio yang diimpor masih menggunakan standar emisi BS4, sementara India telah menerapkan standar BS6.
Apabila benar, KSPN meminta hal ini ditelusuri lebih lanjut oleh KPK dan BPK, karena berpotensi menimbulkan dugaan praktik manipulatif dalam penentuan harga maupun spesifikasi barang.
“Alasan efisiensi yang disampaikan PT Agrinas jangan-jangan hanya menjadi jalan untuk tetap melakukan impor. Kami khawatir terjadi praktik manipulatif dan koruptif,” tegas KSPN.
Dinilai Bertolak Belakang dengan Nasionalisme Ekonomi
KSPN juga mengaitkan kebijakan ini dengan semangat nasionalisme ekonomi yang kerap disampaikan Presiden. Mereka menilai langkah impor dalam jumlah besar justru berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri serta mengancam perluasan lapangan kerja.
Sebaliknya, KSPN menyatakan apresiasi kepada Menteri Perindustrian, Kadin, dan Gaikindo yang dinilai mendorong penguatan industri otomotif nasional guna mencegah potensi PHK dan memperluas kesempatan kerja.
Hingga kini, polemik impor 105 ribu pik up 4x4 tersebut masih menjadi sorotan publik dan diperkirakan akan terus berkembang seiring desakan audit dari berbagai pihak.
