MAHATVA.ID -Warga pesisir Desa Waturu, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hidup dalam ancaman nyata akibat talut penahan ombak yang rusak parah sejak tahun 2021. Hingga awal Mei 2025, belum ada langkah konkret dari Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar untuk memperbaiki kerusakan ini, meskipun kondisi semakin mengkhawatirkan menjelang musim angin timur yang dikenal membawa gelombang pasang ekstrem dan abrasi pantai, Kamis (01/5/2025)
Setiap kali ombak tinggi datang, warga di sepanjang garis pantai Desa Waturu harus menghadapi air laut yang menerjang rumah mereka. Tak hanya merusak bangunan dan perabotan, situasi ini juga mengancam keselamatan jiwa.
“Air laut sudah naik sampai ke rumah kami, menyebabkan kerusakan dan membuat kami takut kehilangan nyawa,” ungkap Albert, salah satu warga terdampak.
Kerusakan talut pantai Desa Waturu berdampak luas. Selain memicu abrasi, kerusakan ini juga merusak infrastruktur desa, mengganggu aktivitas ekonomi warga, serta melemahkan daya tahan lingkungan pesisir terhadap perubahan iklim.
Desakan Warga: Pemerintah Harus Bertindak Cepat
Menjelang datangnya musim gelombang tinggi pada bulan Juni, masyarakat semakin mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan talut yang jebol. Mereka menuntut adanya pembangunan ulang dengan struktur yang kuat dan tahan terhadap cuaca ekstrem, sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Kepala Desa Waturu, Elisa Batilmurik, mengatakan bahwa saat ini warga hanya mengandalkan penahan ombak darurat yang dibangun secara manual. Namun upaya tersebut dinilai tidak cukup untuk menahan terjangan gelombang besar.
“Kami harapkan pemerintah daerah memberikan perhatian penuh. Tanpa dukungan mereka, kami tidak bisa melindungi desa ini dari ancaman gelombang pasang dan abrasi,” ujarnya.
Talut Rusak, Cermin Lemahnya Penanganan Perubahan Iklim
Kondisi talut yang rusak menjadi cermin nyata lemahnya kesigapan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir. Jika tidak segera ditangani, kerusakan ini berpotensi memperluas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kepulauan Tanimbar, serta menghambat program pembangunan berkelanjutan.
Warga berharap agar kerusakan talut ini tidak terus diabaikan. Mereka butuh solusi nyata, bukan janji. Kepulauan Tanimbar tidak boleh dibiarkan menjadi korban dari kelalaian dan lambannya respons terhadap krisis iklim dan bencana pesisir.
