Jakarta, MAHATVA.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 akan mengalami kenaikan signifikan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Sepanjang 2025, belanja pemerintah pusat yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan, telah mencapai Rp 1.333 triliun.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp 1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025, Rabu (13/8/2025).
Selaras dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo
Sri Mulyani menegaskan, kebijakan kenaikan anggaran ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan prinsip keadilan sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, APBN merupakan instrumen vital dalam menjalankan program-program keadilan sosial, termasuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Di dalam mendesain dan melaksanakan Asta Cita, substansi keadilan begitu sangat kental dan itu konsisten dengan ekonomi syariah,” jelasnya.
Perlindungan Sosial Terus Meningkat
Sri Mulyani menyebut, prinsip keadilan diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang fokus membantu kelompok masyarakat paling lemah.
“Kalau kita bicara keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Dalam bahasa syariah, itu disebut zakat, wakaf,” ujarnya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) terus meningkat setiap tahun:
2022: Rp 431,5 triliun
2023: Rp 476 triliun
2024: Rp 496,8 triliun
2025: Rp 503,2 triliun
Kenaikan ini diharapkan berlanjut pada 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
