Jakarta – MAHATVA.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri dan menghindari penyelenggaraan acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.
Instruksi tersebut disampaikan Mendagri dalam keterangan resmi, Senin (1/9/2025).
“Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah,” ujar Tito Karnavian.
Pesan untuk Pejabat Daerah: Hati-Hati Berbicara di Publik
Selain itu, Tito juga mengingatkan para pejabat daerah agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. Ia menekankan, setiap kepala daerah sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menghindari salah tafsir yang berpotensi memicu gejolak.
IPR: Instruksi Mendagri Tepat dan Empatik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan Mendagri ini sebagai langkah tepat dalam menjaga kondusivitas sosial.
Menurutnya, instruksi tersebut menunjukkan empati pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
“Upaya Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan,” kata Iwan.
Peran Komunikasi Publik Kepala Daerah
Lebih jauh, Iwan menegaskan pentingnya pola komunikasi pejabat daerah dalam menciptakan ketenangan. Menurutnya, kepala daerah harus mampu membaca kondisi psikologis masyarakat sehingga pernyataannya tidak menyinggung atau memperkeruh suasana.
“Komunikasi publik yang baik akan membantu menciptakan suasana tenang. Seorang kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan rakyat,” jelasnya.
Ia juga mendukung strategi pemerintah yang mengedepankan pendekatan empati ketimbang hanya mengandalkan aspek keamanan.
