MAHATVA.ID -Sejumlah warga Desa Romnus, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mempertanyakan mandeknya aktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga mengelola dana puluhan juta rupiah namun tidak menunjukkan perkembangan usaha. Sorotan ini mencuat setelah warga menilai tidak ada kejelasan pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes sejak beberapa waktu terakhir. Senin (24/11/2025)
Seorang warga dengan dialek khas Wuarlabobar yang meminta namanya dirahasiakan, menyebutkan bahwa BUMDes Romnus diduga tidak lagi menjalankan kegiatan usaha meski telah mengelola dana sekitar Rp70 jutaan.
Ia menyayangkan lambannya respons pengurus terhadap surat resmi yang telah dikirim Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meminta klarifikasi.
“Kades dan BPD sudah menyurati pengurus BUMDes supaya mempertanggungjawabkan penggunaan dana, tapi tidak ada tanggapan. Ini seperti dibiarkan,” ujarnya.
Ia menekankan, publik berhak mendapat transparansi terkait perkembangan usaha BUMDes, termasuk laporan penggunaan anggaran dan kendala operasional. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi dasar penting untuk memastikan tata kelola yang akuntabel sesuai regulasi desa.
Kendati begitu, Upaya konfirmasi wartawan kepada Kepala Desa Romnus tidak membuahkan hasil. Meski sempat ditemui secara langsung, Kades enggan memberikan penjelasan menyeluruh dan memilih menunda klarifikasi hingga keesokan hari. Namun hingga berita ini dimuat, upaya media menghubungi Kades kembali tidak mendapat respons.
Sikap bungkam ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan etika kepemimpinan desa, terutama menyangkut isu pengelolaan keuangan desa yang masuk ranah kepentingan publik.
Sementara itu, pengurus BUMDes Romnus yang dihubungi melalui berbagai saluran komunikasi juga tidak memberikan jawaban. Tidak adanya klarifikasi dari pihak pengelola semakin memperkuat kekhawatiran warga bahwa BUMDes mengalami masalah serius, baik dalam operasional maupun pengelolaan anggaran.
Oleh karena itu, Warga meminta Pemdes dan BPD mengambil langkah tegas, termasuk membuka laporan pertanggungjawaban BUMDes serta melakukan evaluasi menyeluruh.
Selain itu, warga juga mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan pemeriksaan independen apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan.
Langkah audit ini dinilai penting agar persoalan dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dan guna memastikan tata kelola BUMDes tetap berada dalam koridor regulasi.
