Di Forum Parlemen Dunia, Puan Maharani Tekankan Demokrasi dan Keadilan

JAKARTA, MAHATVA.ID — Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026). Dalam forum parlemen dunia tersebut, Puan menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya memberikan hak pilih kepada rakyat, tetapi harus mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Puan hadir dalam agenda 153rd IPU Assembly and Related Meetings bersama Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.

Dalam agenda general debate, Puan menyampaikan pandangan mengenai peran parlemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema “Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua.”

Di hadapan pimpinan IPU dan para ketua parlemen dari berbagai negara, Puan menyebut terdapat empat tanggung jawab utama parlemen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil.

“Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat,” kata Puan.

Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani Prihatin Gempa Venezuela, Jepang, dan California, Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Tanggung jawab ketiga, lanjut Puan, berkaitan dengan fungsi pengawasan parlemen. Pengawasan harus memastikan seluruh otoritas pemerintahan bekerja dalam batas hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara tanggung jawab keempat adalah fungsi representasi.

“Fungsi perwakilan harus memastikan bahwa suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat, bukan hanya didengar setelah keputusan diselesaikan,” ujarnya.

Puan menegaskan, tugas parlemen tidak berhenti pada menghasilkan kebijakan yang terlihat baik di atas kertas. Kebijakan harus dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat.

“Tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” imbuhnya.

Baca Juga: Peringatan Hari Kartini 2026, Puan Maharani Tegaskan Perempuan Penentu Masa Depan Bangsa

Dalam forum tersebut, Puan juga menyoroti ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, serta dinamika geoekonomi dan geopolitik global.