SAUMLAKI, MAHATVA.ID – Manajemen SMP Negeri 6 Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memberikan hak jawab dan klarifikasi terkait pemberitaan yang menuding adanya dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2024 hingga 2026.
Pihak sekolah menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan menyatakan pemberitaan yang beredar telah merugikan nama baik lembaga pendidikan serta pihak-pihak yang berada di dalamnya.
Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai bentuk hak jawab sekaligus upaya meluruskan informasi yang dinilai tidak berimbang.
Mantan Bendahara SMP Negeri 6 Wertamrian periode 2024–2025, Martinus Anglela, membantah tudingan korupsi yang dialamatkan kepada pihak sekolah.
Menurut Martinus, pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan sekolah pada 2026 telah beralih kepada bendahara baru.
“Bagaimana bisa menuduh kami korupsi, padahal pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan tahun 2026 sudah beralih kepada bendahara yang baru,” ujar Martinus.
Baca Juga: Kemeriahan HUT ke-27 Kepulauan Tanimbar: 10 Kecamatan Adu Kreativitas di Lomba Senam Kreasi
Manajemen SMP Negeri 6 Wertamrian menyatakan pengelolaan Dana BOS selama ini dilakukan berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta mengikuti mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban yang berlaku.
Pihak sekolah juga menyebut pengelolaan keuangan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan atau audit internal dan eksternal sesuai ketentuan.
Atas dasar itu, pihak sekolah meminta agar informasi mengenai pengelolaan Dana BOS tidak disampaikan secara sepihak tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan.
Baca Juga: Dubes Djauhari Oratmangun Dorong Potensi Tanimbar, SDA dan Ekonomi Kreatif Tembus Pasar Tiongkok
Selain membantah tuduhan penyelewengan Dana BOS, pihak sekolah juga menyampaikan keberatan atas dugaan adanya tekanan dari seorang wartawan berinisial SW.
Menurut manajemen sekolah, wartawan tersebut disebut beberapa kali mendatangi pihak sekolah dan melakukan tekanan yang oleh pihak sekolah dinilai tidak sesuai dengan prinsip kerja jurnalistik.