JAKARTA, MAHATVA.ID – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 selama menjalankan penugasan di kawasan transmigrasi, khususnya di Papua dan wilayah Indonesia Timur lainnya.
Iftitah menegaskan, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah menjalin koordinasi intensif dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat di setiap lokasi penugasan.
"Alhamdulillah, seluruh daerah menyambut baik kehadiran Tim Ekspedisi Patriot karena memang mereka membutuhkan masukan dan pendampingan untuk mengembangkan kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.
Menurutnya, sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para peserta selama melaksanakan penelitian dan pemetaan potensi wilayah.
Selain memastikan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Kementrans juga akan melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan seluruh peserta di lapangan.
"Meski demikian, kami tidak akan lengah. Selama para peserta bertugas, kami menyiapkan koordinasi selama 24 jam melalui posko pemantauan agar setiap perkembangan dapat dipantau dan seluruh peserta menjalankan penugasan dengan aman," kata Iftitah.
Posko pemantauan tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi yang siaga selama 24 jam untuk memastikan komunikasi berjalan lancar serta memungkinkan respons cepat apabila terjadi situasi yang memerlukan penanganan.
Tim Ekspedisi Patriot 2026 sendiri merupakan program Kementerian Transmigrasi yang melibatkan ribuan mahasiswa, peneliti, dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk melakukan riset, pemetaan potensi, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan timur.
Melalui dukungan keamanan yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, pemerintah berharap seluruh peserta dapat menjalankan tugas dengan optimal sehingga menghasilkan data empiris yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.