MAHATVA.ID -Pro Jurnalismedia Siber (PJS) melangkah tegas mengukuhkan diri sebagai organisasi profesi yang berkomitmen menjaga kualitas jurnalistik nasional, melalui audiensi resmi dengan jajaran pimpinan Dewan Pers di kantor pusatnya, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Pertemuan strategis ini digelar menjelang Musyawarah Nasional (Munas) III PJS, sekaligus membahas kesiapan penuh organisasi memenuhi seluruh persyaratan verifikasi menjadi konstituen Dewan Pers.
Rombongan PJS dipimpin langsung Ketua Umum Mahmud Marhaba, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid Zaenal, Ketua Bidang Humas Muhammad Yasir, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wiwin Alfianti, serta pengurus DPD DKI Jakarta Faqihu.
Pihak Dewan Pers menerima rombongan dipimpin Wakil Ketua Toto Suryanto, didampingi sejumlah ketua komisi: Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Yogi Hadi Ismanto, Komisi Hukum dan Perundang-undangan Abdul Manan, Komisi Informasi dan Komunikasi Maha Eka Swasta, serta Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli.
Dalam paparannya, Mahmud menjelaskan perkembangan pesat PJS sejak didirikan pada 2022. Kini organisasi telah memiliki jaringan kepengurusan yang solid di 25 provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 1.000 orang, dan terus berfokus pada peningkatan kapasitas insan pers di seluruh Indonesia.
"Insya Allah, dalam waktu dekat kami segera merampungkan seluruh berkas persyaratan sesuai ketentuan Dewan Pers. Kami berkomitmen mematuhi seluruh aturan yang berlaku," ujar Mahmud.
Menjawab pertanyaan Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto terkait orientasi keberadaan PJS, Mahmud menegaskan bahwa keberadaan organisasi ini bukan semata-mata mengejar status konstituen. Lebih dari itu, PJS hadir menjawab celah pembinaan bagi pelaku pers yang selama ini belum terakomodasi, dan rentan mendapatkan stigma negatif sebagai wartawan tidak profesional.
"Kami melihat masih banyak rekan seprofesi yang belum mendapatkan pembinaan memadai, sehingga mudah dicap sebagai wartawan 'abal-abal'. PJS hadir merangkul mereka, membimbing agar tumbuh menjadi insan pers yang profesional, beretika, dan kompeten. Alhamdulillah, banyak anggota kami yang kini telah mengantongi sertifikat kompetensi wartawan," tegas Mahmud.
Merespons hal tersebut, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto menegaskan pihaknya terbuka lebar bagi setiap organisasi pers yang ingin menjadi konstituen, selama memenuhi syarat administratif maupun substantif.
"Dewan Pers tidak mempersulit proses ini. Sepanjang syarat terpenuhi, akan kami proses sesuai mekanisme berlaku. Semakin banyak organisasi yang memenuhi standar, semakin baik bagi ekosistem pers nasional. Namun, kualitas dan komitmen menjaga etika tetap menjadi prioritas utama," jelas Yogi.
Pimpinan Dewan Pers juga mendorong PJS menjaga konsistensi pembinaan anggota, khususnya dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik dan standar profesi. Audiensi berlangsung terbuka dan konstruktif, ditutup dengan sinyal positif bagi PJS untuk melengkapi dokumen guna mengikuti proses verifikasi yang dijadwalkan berlangsung 23 Juli mendatang.
Di hari yang sama, Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) juga menggelar audiensi serupa dengan Dewan Pers. Langkah ini mencerminkan semangat kolektif berbagai organisasi pers untuk bersama-sama memperkuat tatanan pers nasional yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.