berita

Ratusan Massa Segel Kantor PLN, Desak Audit Total dan Evaluasi Direksi Usai Pemadaman Listrik Sumatera-Kalimantan

Selasa, 7 Juli 2026 | 19:28 WIB
Ratusan Massa Segel Kantor PLN, Desak Audit Total dan Evaluasi Direksi Usai Pemadaman Listrik Sumatera-Kalimantan

JAKARTA, MAHATVA.ID – Ratusan massa yang mengatasnamakan Front Pemuda Kalimantan & Sumatera menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026). Aksi tersebut dipicu oleh pemadaman listrik bergilir dan gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Massa tiba menggunakan bus dan kendaraan bak terbuka. Mereka kemudian berkumpul di depan gerbang kantor PLN sambil membentangkan berbagai spanduk berisi kritik terhadap kinerja perusahaan serta menyampaikan tuntutan melalui mimbar bebas. Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Salah satu aksi simbolik yang dilakukan demonstran adalah memasang spanduk bertuliskan "Kantor Ini Disegel" di pagar depan kantor PT PLN (Persero). Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas gangguan layanan kelistrikan yang dinilai telah merugikan masyarakat.

Koordinator aksi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada PT PLN (Persero) dan pemerintah.

Pertama, massa meminta jajaran Direksi PT PLN (Persero) memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab terjadinya pemadaman listrik di Sumatera dan Kalimantan, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta jaminan agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

Kedua, mereka mendesak aparat penegak hukum serta lembaga pengawas untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap tata kelola operasional sistem kelistrikan PLN. Menurut mereka, langkah tersebut penting guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mengungkap apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam pengelolaan sistem kelistrikan nasional.

Ketiga, massa meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran Direksi PT PLN (Persero). Bahkan, mereka memberikan batas waktu 3 x 24 jam agar persoalan gangguan listrik di Sumatera dan Kalimantan dapat segera diselesaikan. Apabila tidak ada perbaikan signifikan, massa meminta Presiden mempertimbangkan pencopotan direksi PLN.

"Kami meminta seluruh pihak yang berwenang menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini," ujar koordinator aksi dalam orasinya.

Selama aksi berlangsung, tidak ada anggota Direksi PT PLN (Persero) yang menemui massa secara langsung. Namun, sekitar 10 orang perwakilan demonstran akhirnya diterima oleh pihak perusahaan untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme audiensi.

Hingga berita ini diterbitkan, PT PLN (Persero) belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa maupun tanggapan atas aksi unjuk rasa tersebut. Redaksi akan memperbarui informasi setelah memperoleh konfirmasi dari pihak PLN.

Terkini