Jakarta, MAHATVA.ID – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) memberikan apresiasi terhadap langkah Menteri Kehutanan yang mengembalikan amplop yang diterima dari Bupati Kuantan Singingi. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata integritas, komitmen terhadap etika penyelenggaraan negara, serta upaya menjaga kepercayaan publik.
Ketua Umum DPP IMM, Riyan Betra Delza, menegaskan bahwa integritas tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap tindakan pejabat publik.
Menurutnya, keputusan Menteri Kehutanan mengembalikan amplop tersebut mencerminkan komitmen untuk menjalankan amanah jabatan secara independen, transparan, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Integritas Tidak Bisa Dibeli
Riyan menyatakan, sikap Menteri Kehutanan memberikan pesan moral yang kuat bahwa jabatan publik harus dijaga dari segala bentuk pemberian yang dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.
"Langkah Menteri Kehutanan menunjukkan bahwa integritas tidak dapat dibeli dengan amplop ataupun bentuk pemberian lainnya. Sikap tersebut merupakan teladan yang patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian menjaga marwah jabatan dan kepercayaan publik," ujar Riyan Betra Delza.
Menurut DPP IMM, tindakan tersebut menjadi contoh positif bagi seluruh penyelenggara negara dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Bukan Bentuk Permusuhan, tetapi Menjaga Etika Publik
DPP IMM menegaskan bahwa pengembalian amplop tidak seharusnya dipersepsikan sebagai tindakan yang ditujukan kepada individu maupun institusi tertentu.
Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga etika publik sekaligus memperkuat budaya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Yang dilakukan Menteri Kehutanan merupakan praktik nyata integritas. Kami meyakini langkah tersebut diambil dalam rangka menjaga independensi, etika publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara. Sikap seperti inilah yang semestinya menjadi standar moral bagi setiap penyelenggara negara," tambahnya.
Momentum Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
DPP IMM berharap peristiwa tersebut menjadi momentum refleksi bagi seluruh pejabat publik di Indonesia untuk semakin mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurut organisasi kemahasiswaan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui keteladanan dan konsistensi dalam menjaga nilai-nilai etika pemerintahan.
Riyan menilai bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak contoh nyata dibandingkan sekadar komitmen yang disampaikan dalam bentuk slogan.
"Bangsa ini membutuhkan lebih banyak teladan daripada sekadar slogan. Ketika seorang pejabat menunjukkan bahwa integritas lebih berharga daripada pemberian dalam bentuk apa pun, maka sesungguhnya ia sedang memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap negara," tutup Riyan Betra Delza.
DPP IMM berharap nilai-nilai integritas tersebut dapat menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu memperkuat tata kelola negara yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.