BANYUWANGI, MAHATVA.ID – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan PT Industri Kereta Api (INKA) untuk terus meningkatkan kualitas produksi setelah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar pada tahun 2025.
PMN tersebut diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025 dan akan digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung di pabrik PT INKA yang berada di Madiun dan Banyuwangi.
Pernyataan itu disampaikan Puteri Komarudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke PT Industri Kereta Api (INKA) di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).
“Kami tentu mendukung PMN ini agar INKA dapat meningkatkan kapasitas produksi. Namun, kami berharap kualitasnya juga benar-benar diperhatikan. Pada bulan April lalu sempat muncul keluhan dari para pengguna KRL terkait rangkaian kereta produksi INKA yang mengalami kendala operasional sehingga perjalanan menjadi lebih lambat dari biasanya. Kita tentu tidak ingin semangat menggunakan produk dalam negeri justru dipertemukan dengan pengalaman pengguna yang kurang baik,” ujar Puteri.
Selain INKA, pemerintah juga memberikan PMN sebesar Rp1,8 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025.
Dana tersebut digunakan untuk pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek guna mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang yang terus bertambah setiap tahun.
Menurut Puteri, kebutuhan penambahan armada KRL saat ini sangat mendesak mengingat jumlah pengguna KRL Jabodetabek telah mencapai sekitar satu juta penumpang per hari.
“Tentunya, kami melihat pengadaan ini sudah sangat mendesak untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, jumlah pengguna KRL saat ini sudah mencapai sekitar 1 juta penumpang per hari. Angka ini menunjukkan bahwa KRL bukan lagi sekadar moda transportasi alternatif, tetapi sudah menjadi urat nadi mobilitas masyarakat Jabodetabek,” katanya.
Selain mendorong peningkatan layanan KRL, Puteri juga meminta KAI mempercepat penanganan perlintasan sebidang yang masih rawan menimbulkan kecelakaan.
Ia menyinggung insiden yang terjadi di Bekasi Timur sebagai momentum evaluasi untuk meningkatkan aspek keselamatan transportasi perkeretaapian.
Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta masih memiliki banyak perlintasan sebidang tanpa penjagaan yang berpotensi membahayakan masyarakat.
“Kejadian kemarin seharusnya menjadi pengingat sekaligus bahan evaluasi bahwa keselamatan tidak boleh dipandang sebagai urusan pelengkap dalam pembangunan transportasi. Bahkan di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta masih banyak ditemukan perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Untuk itu, kami berharap KAI juga mempercepat penanganan terhadap perlintasan sebidang guna menjaga keselamatan masyarakat,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Dengan dukungan PMN yang diberikan pemerintah kepada INKA dan KAI, DPR berharap peningkatan kapasitas produksi dan layanan transportasi nasional dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi kereta api.