Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga diminta aktif memantau tingkat partisipasi pegawai melalui dashboard monitoring INDATA KPK.
ASN Berintegritas Jadi Kunci Pelayanan Publik
Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan publik yang bersih dan bebas pungutan liar.
“Ketika seorang warga di pelosok mendapatkan pelayanan cepat tanpa syarat uang administrasi, di situlah integritas kita berbicara. Tidak ada ruang bagi aparatur berkinerja tinggi namun berintegritas rendah untuk mengelola pemerintahan ini,” tegas Rini.
Uji Coba Lampaui Target
Sebelum diluncurkan secara nasional, program ini telah diuji coba pada 12 instansi pemerintah.
Hasilnya, dari target 56.788 ASN, sebanyak 62.750 ASN berhasil menyelesaikan pelatihan atau melampaui target yang telah ditetapkan.
Dalam pelatihan tersebut, ASN dibekali kemampuan untuk mengenali dan mencegah praktik korupsi, mengambil keputusan yang etis, serta menjadi agen perubahan antikorupsi di lingkungan kerja masing-masing.
KPK: Integritas Penentu Kualitas Pelayanan Publik
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh integritas aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Negara dipersepsikan masyarakat melalui pelayanan ASN yang mereka temui setiap hari. Integritas menjadi pembeda antara pelayanan yang menghadirkan keadilan dan pelayanan yang justru melukai kepercayaan publik,” ujar Setyo.
Melalui program E-Learning ASN Berintegritas, pemerintah berharap tercipta birokrasi yang semakin profesional, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.