BOGOR, MAHATVA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui pengembangan Program Desa Siaga TB. Program yang digagas atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan penemuan kasus dan mempercepat penanganan penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat mewakili Bupati Bogor dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait Optimalisasi Pendanaan Kesehatan di Daerah untuk Percepatan Penuntasan Tuberkulosis, yang berlangsung secara daring, Rabu (17/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Ajat didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, beserta jajaran.
Ajat menjelaskan, luas wilayah Kabupaten Bogor yang hampir lima kali lebih besar dibandingkan DKI Jakarta menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian TB. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui keterlibatan aktif pemerintah desa dan warga.
“Karena wilayah Kabupaten Bogor sangat luas, kami membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan Desa Siaga TB yang terbukti mampu meningkatkan capaian penemuan dan penanganan kasus,” ujar Ajat.
Menurutnya, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran penanganan TB sekitar Rp16 miliar pada tahun 2025. Dukungan tersebut diperkuat dengan jaringan layanan kesehatan yang tersebar luas, mulai dari RSUD, Rumah Sakit Paru di kawasan Puncak, 101 puskesmas, 93 puskesmas pembantu, sekitar 26 rumah sakit swasta, hingga 150 klinik.
Ajat mengungkapkan, pada tahun 2025 program Desa Siaga TB telah diterapkan di sekitar 103 desa. Hasilnya, capaian target penemuan dan penanganan kasus TB mendekati 100 persen berkat keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini, edukasi kesehatan, hingga pendampingan pasien.
Melihat hasil positif tersebut, Pemkab Bogor berencana menambah jumlah Desa Siaga TB pada tahun 2026. Bahkan, pemerintah daerah menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor telah memiliki Desa atau Kelurahan Siaga TB pada tahun 2027.
“Harapan Bupati Bogor, masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Bogor tidak mengalami kesulitan ketika mengakses fasilitas kesehatan. Karena itu, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam penganggaran daerah,” jelasnya.
Selain program penanggulangan TB, Pemkab Bogor juga telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun setiap tahun sebagai bentuk komitmen menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Meski demikian, Ajat menilai dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan, terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), mengingat tingginya mobilitas masyarakat Kabupaten Bogor serta luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam program eliminasi TB.
Dengan penguatan Desa Siaga TB, perluasan akses layanan kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bogor optimistis target eliminasi tuberkulosis dapat tercapai sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.