JAKARTA, MAHATVA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza Audria, menyoroti rendahnya realisasi program kawasan industri dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian.
Dalam rapat tersebut, Dina mempertanyakan capaian program kawasan industri yang tercantum dalam dokumen Kementerian Perindustrian. Dari pagu anggaran sebesar Rp3,01 miliar, realisasi yang tercatat baru mencapai sekitar Rp0,97 miliar.
Menurut Dina, kawasan industri merupakan instrumen strategis dalam mendorong industrialisasi nasional, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Karena itu, rendahnya tingkat realisasi program perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Izin Pak Menteri, mengenai program kawasan industri yang saya lihat pada halaman 7 sebagaimana telah dipaparkan Bapak tadi. Pagu anggarannya sebesar Rp3,01 miliar, namun realisasinya baru sekitar Rp0,97 miliar. Padahal kawasan industri merupakan instrumen penting untuk mendorong industrialisasi, menarik investasi, menambah lapangan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” ujar Dina dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian.
Dina mempertanyakan berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab rendahnya realisasi tersebut, mulai dari kendala perizinan, koordinasi antar lembaga, hingga kesiapan infrastruktur pendukung di kawasan industri yang direncanakan.
“Apa yang menjadi kendala sehingga realisasinya masih rendah? Apakah terdapat hambatan perizinan, koordinasi antar lembaga, kesiapan infrastruktur pendukung, atau faktor lainnya yang perlu segera diselesaikan?” tanyanya.
Selain itu, Legislator Partai Demokrat tersebut juga meminta penjelasan mengenai langkah percepatan yang akan dilakukan pemerintah agar pengembangan kawasan industri dapat berjalan lebih efektif pada semester berikutnya.
Menurut Dina, percepatan pembangunan kawasan industri harus dilakukan melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur dasar, konektivitas logistik, serta kepastian regulasi bagi investor.
“Kami ingin mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dengan pelaku usaha dalam pengembangan kawasan industri. Percepatan penyediaan infrastruktur dasar, konektivitas logistik, dan kepastian regulasi menjadi faktor penting agar investor tertarik masuk ke kawasan industri,” jelasnya.
Dina berharap pembangunan kawasan industri tidak hanya terpusat di daerah yang telah maju secara ekonomi, tetapi juga mampu menjangkau wilayah-wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan.
“Kami berharap manfaat industrialisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya di daerah-daerah yang sudah maju. Kawasan industri harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Melalui pengembangan kawasan industri yang terencana dan terintegrasi, Dina optimistis industrialisasi nasional dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah.