"Untuk menciptakan iklim investasi yang baik di daerah, salah satu syarat utamanya adalah kejelasan luas LBS dan LP2B. Investor harus mendapatkan kepastian mengenai wilayah yang dapat dikembangkan dan wilayah yang harus dilindungi. Oleh karena itu, permasalahan data dan tata ruang ini perlu kita selesaikan bersama agar tidak menimbulkan hambatan bagi pembangunan maupun perlindungan lahan pertanian," kata Ahmad Luthfi.
Rakor Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto, para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah, serta seluruh kepala daerah di provinsi tersebut.
Melalui sinkronisasi data lahan sawah nasional, pemerintah berharap perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif guna mendukung target swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional di masa mendatang.