BOGOR, MAHATVA.ID – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, membantah tuduhan melakukan intervensi terhadap kepala desa terkait polemik lahan eks-Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Bahana Sukma Sejahtera (PT BSS) yang saat ini menjadi perhatian masyarakat di wilayah Cigombong dan Cijeruk.
Pernyataan tersebut disampaikan Jaro Ade sebagai respons atas tudingan yang dilontarkan Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Kabupaten Bogor, Yusuf Bahtiar, saat aksi unjuk rasa petani dan warga di kawasan Cibinong.
Dalam aksi tersebut, Yusuf Bahtiar menuding sejumlah kepala desa di wilayah Cigombong dan Cijeruk mendapatkan tekanan untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses administrasi lahan eks-HGB PT BSS.
Menanggapi tudingan tersebut, Jaro Ade menegaskan dirinya tidak pernah melakukan intervensi kepada kepala desa maupun pihak lainnya.
“Saya tidak pernah melakukan intervensi. Yang saya lakukan adalah komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, camat, serta kepala desa sesuai hasil rapat bersama Bupati Bogor,” ujar Jaro Ade.
Menurutnya, komunikasi yang dilakukan merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses berjalan dengan baik serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Jaro Ade menjelaskan bahwa koordinasi tersebut bertujuan untuk mengawal kepentingan warga yang selama ini telah tinggal dan mengelola lahan pertanian di kawasan tersebut agar tidak merasa dirugikan maupun terganggu oleh proses administrasi yang sedang berlangsung.
“Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya para petani dan warga yang telah lama berada di kawasan tersebut, tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah daerah,” katanya.
Selalu Berkoordinasi dengan Bupati Bogor
Lebih lanjut, Jaro Ade menegaskan bahwa setiap langkah yang dilakukan terkait persoalan lahan eks-HGB PT BSS selalu berada dalam koridor koordinasi bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen mencari solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan masyarakat sekaligus tetap menghormati proses hukum dan administrasi yang berlaku.
Ia juga menyatakan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi yang dilakukan oleh petani dan warga.
Meski namanya sempat disebut dalam sejumlah orasi saat aksi berlangsung, Jaro Ade menegaskan tidak memiliki niat untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang mengkritiknya.
“Saya digaji oleh rakyat. Saya siap dikritik dan siap dicaci maki. Yang terpenting kami fokus bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.