Masyarakat menonton dengan mata telanjang bagaimana hukum memiliki dua kecepatan yang sangat kontras. Jika ada laporan dari penguasa atau cukong yang merasa "tersinggung" oleh kritik, mesin hukum bergerak secepat kilat. Prosesnya instan, agresif, dan intimidatif.
Namun, ketika rakyat melaporkan dugaan korupsi kakap, penyalahgunaan wewenang, atau penindasan ekonomi, mesin hukum tiba-tiba mogok. Berkas-berkas perkara membeku di atas meja, berlarut-larut dalam labirin birokrasi yang melelahkan.
Kondisi inilah yang meledakkan persepsi publik bahwa hukum telah mengalami pembusukan dari dalam. Aparat penegak hukum kerap terlihat gagah berani di hadapan masyarakat miskin yang tak beralas kaki, tiba-tiba mendadak santun dan penuh kehati-hatian saat berhadapan dengan mereka yang memegang kartu jabatan atau modal ekonomi.
Efek Radiasi: Lahirnya Rezim Ketakutan
Dampak dari kriminalisasi ini memiliki efek radiasi seperti bom atom; ia menghancurkan apa saja dalam radius yang luas. Ketika satu aktivis dipenjara atau satu wartawan dikriminalisasi, efek getarnya membuat seratus orang lainnya memilih bungkam.
Orang-orang mulai menghitung risiko sebelum mengetik status di media sosial. Wartawan mulai melakukan sensor mandiri (self-censorship) demi keselamatan dapur mereka. Warga kecil memilih menelan ketidakadilan dalam diam daripada harus berurusan dengan ruang sidang.
Skenario berbahaya ini adalah karpet merah bagi bertumbuhnya kediktatoran baru. Sejarah dunia telah berulang kali mengirim pesan berdarah:
Takala masyarakat takut berbicara, korupsi akan menemukan ruang paling gelap dan subur untuk beranak pinak.
Ketika pers dikebiri, informasi menjadi monopoli tunggal para pembohong.
Manakala akademisi dilarang berpikir bebas, ruang publik hanya akan diisi oleh para pemandu sorak kekuasaan.
Mengembalikan Hukum ke Khitah Keadilan
Kita harus mengingatkan kembali para elite di Tanimbar: Kekuasaan Anda memiliki tanggal kedaluwarsa. Jabatan akan demisioner, pengaruh politik akan menyusut, namun catatan sejarah tentang bagaimana Anda memperlakukan hukum akan abadi.
Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang berhasil membersihkan daerahnya dari kritik melalui jalur jeruji besi. Itu adalah pemerintah yang rapuh, paranoid, dan takut pada bayang-bayangnya sendiri.
Pemerintah yang kuat adalah mereka yang menghadapi kritik dengan transparansi, data, dan perbaikan kinerja. Pejabat yang terhormat adalah mereka yang memandang kritik sebagai cermin untuk membasuh muka, bukan menghancurkan cermin tersebut karena wajahnya penuh noda.
Demokrasi membutuhkan ekosistem yang bising oleh kebenaran, bukan kesunyian yang mencekam.