berita

Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 Dibahas Lanjut, Soroti Defisit, Utang, hingga Target Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 5 Juni 2026 | 14:05 WIB
Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 Dibahas Lanjut, Soroti Defisit, Utang, hingga Target Pertumbuhan Ekonomi

NasDem Usulkan Harga Minyak Acuan Dinaikkan

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyoroti asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tahun 2027 yang berada pada kisaran US$70–90 per barel.

Melalui Charles Meikyansyah, NasDem mengusulkan agar asumsi ICP dinaikkan menjadi US$90–105 per barel dan mendorong peningkatan lifting minyak nasional hingga 615 ribu barel per hari.

Demokrat Ingatkan Risiko Beban Bunga Utang

Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal di tengah target defisit APBN 2027 yang diproyeksikan sebesar 1,80–2,40 persen terhadap PDB.

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan mengingatkan bahwa efektivitas belanja negara menjadi semakin penting seiring meningkatnya beban bunga utang pemerintah.

“Dengan defisit yang menyempit, beban bunga utang menjadi titik rawan keberlanjutan sehingga efektivitas belanja menjadi semakin penting,” ujarnya.

PKS Soroti Utang Pemerintah dan Keadilan Pengelolaan SDA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan perhatian pada implementasi Ekonomi Pancasila dan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai harus lebih berpihak kepada rakyat.

Juru bicara fraksi, Slamet, menyoroti besarnya utang pemerintah yang mencapai Rp8.812,90 triliun pada akhir 2024.

Menurutnya, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa defisit keseimbangan primer sebesar Rp20,74 triliun serta tingginya beban bunga utang yang harus dikelola secara hati-hati.

DPR Sepakat KEM-PPKF 2027 Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan

Meskipun setiap fraksi memberikan catatan kritis terkait target pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, pengelolaan utang, hingga efektivitas belanja pemerintah, seluruh fraksi DPR RI akhirnya menyatakan persetujuan agar KEM-PPKF Tahun 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah.

Dokumen tersebut akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Halaman:

Terkini