MAHATVA.ID -Persoalan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menjadi sorotan. Komisi II DPRD KKT menemukan sejumlah persoalan krusial, mulai dari pemanfaatan BPJS Kesehatan yang belum dipahami masyarakat, keterbatasan fasilitas layanan, minimnya sosialisasi, hingga belum tersalurkannya dana kesehatan yang dibutuhkan untuk menopang pelayanan publik.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD KKT bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan RSUD PP Magretti di Saumlaki. Rapat itu tidak hanya membedah persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, tetapi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan dikawal DPRD, Rabu (3/6)
Ketua Komisi II DPRD KKT, Erens Feninlambir, menandaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh terhambat oleh lemahnya fasilitas maupun ketidaksiapan sistem pelayanan.
"Atensi Komisi II adalah memastikan kondisi riil Puskesmas Saumlaki diketahui secara objektif demi kepentingan masyarakat. Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan," tegas Erens.
Menurutnya, berbagai masukan yang diterima DPRD menunjukkan masih terdapat persoalan mendasar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berpotensi menghambat efektivitas sistem rujukan berjenjang.
Karena itu, Komisi II menaruh perhatian serius terhadap kondisi Puskesmas Saumlaki, termasuk kemampuan fasilitas tersebut dalam menangani pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit.
"Kami ingin memastikan bagaimana pelaksanaan sistem rujukan apabila fasilitas kesehatan tingkat pertama belum sepenuhnya siap. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat," ujarnya.