MAHATVA.ID -Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap membuka akses publik terhadap data evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), langkah yang dinilai dapat memperkuat pengawasan masyarakat terhadap kualitas layanan pangan yang diterima jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan dasbor aplikasi "Reviu Menu MBG" ditargetkan mulai dapat diakses masyarakat pada Juni 2026 atau paling lambat dalam dua pekan mendatang. Melalui sistem tersebut, publik akan dapat melihat berbagai indikator kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara terbuka.
Dilansir dari ANTARA, data yang ditampilkan mencakup tingkat ketepatan waktu distribusi makanan, kualitas aroma makanan yang diterima, hingga berbagai laporan yang masuk melalui aplikasi evaluasi MBG.
"Saat ini dashboard masih dicek oleh internal, Insyaallah dua minggu ke depan masyarakat bisa melihat persentase keterlambatan pengantaran makanan, persentase aroma baik atau busuk yang dilaporkan di aplikasi," kata Sony di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN meningkatkan transparansi sekaligus memastikan setiap dapur penyedia layanan MBG bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan.
Aplikasi "Reviu MBG" sendiri dikembangkan sebagai instrumen pengawasan lapangan yang melibatkan penanggung jawab di sekolah, pondok pesantren, dan posyandu. Mereka bertugas melakukan penilaian langsung terhadap kualitas layanan yang diterima penerima manfaat setiap hari.
Para penanggung jawab itu terdiri dari guru, ustaz, maupun kepala posyandu yang ditunjuk untuk memantau distribusi makanan dan kondisi sajian yang disalurkan kepada masyarakat.
Dalam sistem penilaian tersebut terdapat empat indikator utama, yakni ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu yang disajikan dari hari ke hari.
Sony menegaskan variasi menu menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi. Menurutnya, menu yang terus berulang dengan bahan dan pola penyajian yang sama dapat menjadi indikator rendahnya kualitas layanan pangan.
"Jadi, guru bisa melaporkan misalnya menu hari telur rebus bumbu balado, besok telur bumbu rendang, lalu telur bumbu apalagi. Itu menandakan menu dari SPPG tidak variatif dan menjadi bahan evaluasi BGN," ujarnya.
Hasil penilaian yang terkumpul melalui aplikasi tersebut akan diolah menjadi indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) masing-masing SPPG. Dengan demikian, kualitas layanan setiap dapur penyedia MBG dapat diukur secara lebih objektif dan terpantau.
BGN juga mewajibkan kepala SPPG memberikan pendampingan kepada guru maupun kepala posyandu terkait penggunaan aplikasi agar mekanisme pelaporan berjalan seragam dan menghasilkan data yang akurat.
Keterbukaan data ini berpotensi menjadi instrumen kontrol publik yang kuat. Di tengah besarnya anggaran dan cakupan Program MBG, transparansi penilaian diharapkan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas penyelenggara, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas layanan makan bergizi secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.