Selain itu, Mereka juga mendesak DPRD menggelar RDP terbuka yang menghadirkan Pemerintah Daerah, DPRD, INPEX, dan SKK Migas agar seluruh perkembangan proyek dapat diketahui publik secara transparan.
Terlepas dari itu, Mereka meminta penjelasan terbuka terkait revisi Plan of Development (POD), timeline FID, skema PI 3 persen, rekrutmen tenaga kerja lokal, hingga rencana hilirisasi industri petrokimia di Pulau Selaru.
Isu tata ruang turut menjadi perhatian serius dalam poin penjelasan tersebut. Luturyali meminta pemerintah membuka dokumen RTRW dan RDTR lokasi LNG guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah adat maupun lahan produktif masyarakat.
Menurut mereka, ketidaktransparanan tata ruang berpotensi memicu konflik sosial di kemudian hari.
Program pelatihan tenaga kerja yang selama ini dijalankan pemerintah juga ikut disorot. Aktivis meminta DPRD mengevaluasi efektivitas program tersebut dan membuka laporan publik terkait jumlah peserta, tingkat kelulusan, hingga peluang kerja nyata bagi anak-anak Tanimbar.
“Jangan sampai pelatihan hanya menjadi panggung seremonial sementara tenaga kerja lokal tetap tersingkir ketika proyek berjalan,” bunyi salah satu tuntutan massa.
Massa aksi menegaskan akan terus mengawal proyek Masela melalui jalur hukum, aksi konstitusional, dan tekanan publik apabila seluruh tuntutan tersebut diabaikan.
Bagi mereka, proyek Masela bukan hanya soal investasi migas, tetapi menyangkut masa depan, kedaulatan ekonomi, dan harga diri masyarakat Tanimbar di tanah leluhur mereka sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pimpinan DPRD dan perwakilan massa aksi masih berlangsung.