Saumlaki,MAHATVA.ID -Polemik Participating Interest (PI) 3 persen Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus bergulir. Sejumlah tokoh masyarakat meminta pemerintah daerah tidak membalas kritik publik dengan narasi yang dinilai membingungkan masyarakat dan minim arah pembangunan, Jumat (22/5)
Sorotan itu muncul setelah berkembangnya perdebatan terkait kesiapan daerah dalam mengelola PI Blok Masela. Publik menilai fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada pembenahan sumber daya manusia (SDM), tata kelola BUMD, dan kesiapan kelembagaan daerah.
“Jangan sampai kritik publik dianggap gangguan. Daerah ini justru membutuhkan vitamin masukan demi pembangunan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Tanimbar kepada media ini.
Menurutnya, kritik yang berkembang bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan bentuk kontrol sosial agar hak strategis daerah tidak salah kelola. Ia menegaskan masyarakat ingin melihat langkah konkret, bukan sekadar perang opini di ruang publik.
“Kalau ada kritik soal BUMD, SDM, atau tata kelola, jawab dengan data dan kerja nyata. Jangan membangun narasi tandingan yang miskin solusi,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga mengingatkan agar polemik PI tidak menjauh dari substansi utama. Mereka meminta pemerintah fokus menyiapkan tenaga kerja lokal, pendidikan vokasi, pengawasan independen, dan roadmap pembangunan ekonomi daerah.
Di sisi lain, publik mengapresiasi ajakan menjaga kolaborasi dan penguatan kelembagaan daerah. Namun masyarakat menilai ruang kritik harus tetap dibuka agar pengawasan publik berjalan sehat dan objektif.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan lanjutan dari pihak terkait mengenai berkembangnya kritik tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab sebagai bagian dari prinsip keberimbangan.
Di tengah harapan besar terhadap manfaat ekonomi Blok Masela, masyarakat kini menunggu keseriusan pemerintah dalam memastikan PI 3 persen benar-benar menjadi instrumen pembangunan daerah, bukan sekadar polemik politik dan opini publik.