JAKARTA, MAHATVA.ID – Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia akan mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai Rp7 triliun. Ekspor tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari penguatan industri pupuk nasional dan perluasan pasar ekspor Indonesia.
Pengiriman perdana telah dilakukan melalui Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (14/5/2026). Pada tahap awal, Indonesia mengekspor sebanyak 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar.
“Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” ujar Amran dalam keterangannya.
Ekspor dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dengan skema government to government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Menurut Amran, setelah Australia pemerintah juga tengah mengarahkan perluasan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lainnya seperti India, Filipina, Brasil, hingga Bangladesh.
“Selain itu, Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi,” ungkapnya.
Amran menilai keberhasilan Indonesia mengekspor pupuk tidak lepas dari kebijakan strategis Presiden RI Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pada awal pemerintahan, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut disebut berdampak langsung terhadap sekitar 160 juta masyarakat yang terkait sektor pertanian.
Tak hanya itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen tanpa menambah beban APBN serta menambah volume pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton.
“Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” kata Amran.
Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat distribusi pupuk. Sistem distribusi dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung dari Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Gapoktan atau koperasi hingga petani.
Selain reformasi distribusi, pemerintah juga melakukan revitalisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun. Revitalisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien.
Efisiensi biaya produksi pupuk baru bahkan disebut mencapai 26 persen lebih rendah dibandingkan pabrik lama.
Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri tersebut, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 serta menekan potensi pemborosan hingga Rp14,4 triliun per tahun.