Bogor, MAHATVA.ID - Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi (rakor) pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Rudy Susmanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, serta Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman.
Hadir pula Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama bersama jajaran.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset serta keuangan daerah, hingga penguatan sistem pengawasan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif melalui sinergi antara Pemkab Bogor dengan KPK.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pengawasan internal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.
Rudy juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, sinergi dan pengawasan menjadi faktor penting agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Sinergi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun sistem pengawasan yang lebih baik.
Menurut Bahtiar, penguatan perencanaan, pengawasan internal, dan koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ujar Bahtiar.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap pengawasan dan tata kelola pemerintahan semakin optimal sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.