BOGOR, MAHATVA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto memaparkan sejumlah agenda strategis dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang menjadi fokus pembahasan dalam masa sidang terbaru.
Dalam sidang tersebut, terdapat tiga poin utama yang dibahas. Pertama, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kedua, penetapan keputusan DPRD terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025. Ketiga, penutupan masa sidang kedua tahun 2025–2026 sekaligus pembukaan masa sidang ketiga tahun 2025–2026.
Bupati Rudy menegaskan bahwa rekomendasi LKPJ yang telah dibahas bersama seluruh alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi saya, wakil bupati, dan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, rekomendasi DPRD memuat berbagai catatan, usulan, serta saran strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu mencakup sektor pendidikan, infrastruktur jalan dan bangunan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga optimalisasi adat dan budaya.
“Semua rekomendasi ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD, sehingga harus kita tindak lanjuti bersama,” tambahnya.
Terkait Raperda masyarakat hukum adat, Rudy menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD. Ia menilai regulasi tersebut penting sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah Bogor.
Ia juga menyoroti karakteristik Kabupaten Bogor yang dinilai sangat beragam, baik dari sisi geografis maupun budaya. Menurutnya, posisi Bogor yang berbatasan dengan berbagai wilayah seperti Banten, Sukabumi, serta kawasan aglomerasi seperti Depok dan Cianjur menjadikan wilayah ini memiliki kekayaan budaya yang khas.
Lebih lanjut, Rudy menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam pembangunan daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan menghindari potensi defisit anggaran.
“Keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh satu atau dua orang, melainkan kolaborasi seluruh pihak. Kekuatan terbesar Pemerintah Kabupaten Bogor bukan hanya dari sisi finansial atau program, tetapi dari dukungan masyarakat,” tegasnya.