MAHATVA.ID -Suhu politik pasca-pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum juga turun. Polarisasi antarpendukung kandidat masih terasa dan dinilai mulai mengganggu stabilitas sosial serta arah pembangunan daerah.
Di ruang publik, saling serang narasi antar tim sukses kian terbuka. Pola ini memicu kekhawatiran atas menurunnya kualitas dialog publik dan melemahnya kohesi sosial di tengah masyarakat.
Pengamat lokal, F Ch. Sanamase, menilai kondisi tersebut menyimpang dari esensi demokrasi pasca kontestasi. Ia menegaskan, kepemimpinan terpilih harus menjadi titik temu, bukan memperpanjang garis konflik.
"Siapapun yang terpilih, dia adalah pemimpin bagi semua, bukan hanya kelompok tertentu," ujar Sanamase, Jumat (1/5).
Lebih jauh, ia menekankan bahwa suhu politik seharusnya sudah ditanggalkan setelah proses demokrasi selesai. Energi politik yang tersisa perlu dialihkan untuk kerja-kerja pembangunan yang konkret.
Menurutnya, pihak-pihak yang merasa berjasa dalam tim sukses justru memiliki tanggung jawab moral lebih besar untuk menjadi pemersatu. Bukan sebaliknya, mempertajam perbedaan di ruang publik.
"Mereka yang berada di lingkaran pemenangan harus tampil sebagai perekat, bukan pemicu gesekan baru,' tegasnya.
Namun di lapangan, residu politik masih kuat. Perbedaan pilihan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan kolektif untuk mendorong kemajuan daerah.
Kondisi ini dinilai berisiko memengaruhi cara masyarakat menyerap informasi dan mengambil keputusan. Polarisasi berkepanjangan dapat mempersempit ruang berpikir rasional serta memperdalam sekat sosial.
Karena itu, Sanamase mendorong peran aktif seluruh elemen-pemerintah, tokoh masyarakat, dan elite politik, untuk segera meredam ketegangan. Rekonsiliasi dinilai sebagai langkah mendesak, bukan sekadar wacana.
"Rekonsiliasi harus nyata, bukan simbolik. Publik butuh keteladanan, bukan retorika," ujarnya.
Pada akhirnya, penguatan komunikasi publik yang sehat menjadi kunci pemulihan. Tanpa langkah tegas dan terukur, tensi politik berpotensi terus berlanjut dan menghambat konsolidasi sosial serta laju pembangunan di Tanimbar.