BOGOR, MAHATVA.ID – Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari 15,7 juta orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka tersebut menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa Barat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova, membenarkan tingginya angka kunjungan wisatawan tersebut. Namun, ia menilai capaian tersebut belum berbanding lurus dengan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
“Tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor memang besar angkanya, tapi kalau dari pendapatan (pajak) memang kecil,” ujar Ferry, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, salah satu faktor yang berpotensi menekan pendapatan sektor pariwisata adalah praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di sejumlah destinasi wisata. Ia menilai kondisi ini dapat menurunkan minat wisatawan untuk kembali berkunjung.
“Sekarang bagaimana wisatawan mau datang ke Kabupaten Bogor untuk berwisata kalau di tempat wisata ada pungli. Saya berharap masyarakat bisa menghilangkan kebiasaan tersebut,” tegas politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu.
Ferry pun meminta agar praktik pungli segera diberantas demi menjaga keberlangsungan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
“Punglinya hilangkan supaya roda perekonomian masyarakat juga berjalan. Jangan mengharapkan keuntungan sesaat dengan cara seperti itu. Jangan pula membuat wisatawan tidak betah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai strategi pengembangan destinasi wisata serta penguatan sektor ekonomi kreatif.
Ia menyebut, target kunjungan wisatawan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 15 juta berhasil terlampaui, sejalan dengan arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
“Pada tahun 2025 target kunjungan wisatawan kami sebesar 15 juta. Alhamdulillah capaian tersebut berhasil terlampaui dengan jumlah kunjungan lebih dari 15,7 juta wisatawan,” ujar Ria.
Pemerintah daerah pun diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan destinasi wisata, sekaligus menertibkan praktik-praktik yang merugikan wisatawan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.