BOGOR, MAHATVA.ID – Di tengah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, muncul persoalan baru di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Masuknya sampah dari luar wilayah yang kemudian dipilah dan berujung di Tempat Penampungan Sementara (TPS) milik warga memunculkan sorotan serius terkait tata kelola lingkungan.
Fenomena ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keadilan lingkungan serta tanggung jawab terhadap ruang hidup masyarakat setempat.
Tokoh muda perempuan asal Rumpin, Hj. Lady, menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya kehadiran negara dalam bentuk pengawasan yang lebih tegas.
“Ketika wilayah kita menjadi titik akhir dari sampah luar tanpa kejelasan yang transparan, yang dipertaruhkan bukan hanya kebersihan, tapi juga martabat lingkungan kita sendiri,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Hal senada disampaikan Wildan Muholad, yang menyoroti potensi lemahnya pengawasan dalam kerja sama dengan pihak swasta.
“Kolaborasi itu penting, tetapi tanpa batas yang jelas, ia bisa berubah menjadi pembenaran atas praktik yang justru membebani masyarakat. Di sinilah peran pemerintah harus hadir secara nyata,” katanya.
Ia juga mempertanyakan fungsi TPS warga yang dinilai berpotensi bergeser dari peruntukan awal menjadi penyangga beban sampah dari luar wilayah.
Sejumlah langkah dinilai perlu segera dilakukan, antara lain:
- Penyusunan regulasi terkait lalu lintas sampah lintas wilayah
- Transparansi kerja sama dengan pihak ketiga
- Pengawasan terhadap kapasitas dan fungsi TPS
- Perlindungan kualitas hidup masyarakat
Masyarakat, lanjutnya, tidak menolak perubahan maupun modernisasi sistem pengelolaan sampah. Namun, setiap kebijakan harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan.
Publik kini berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dapat berperan lebih aktif, tidak hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kebutuhan sistem dan hak masyarakat.
Di lapangan, kondisi sampah liar juga terlihat di ruas jalan Rumpin-Leuwiliang, tepatnya di Desa Cibodas, yang semakin memperkuat urgensi penanganan masalah ini.
Masalah ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Diperlukan ketegasan dan komitmen bersama agar kualitas lingkungan tetap terjaga dan tidak merugikan masyarakat lokal.