MAHATVA.ID – Iran dilaporkan tidak berencana menghadiri putaran pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Keputusan ini muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, memerintahkan pengiriman negosiator ke Pakistan, hanya beberapa hari sebelum berakhirnya gencatan senjata.
Media pemerintah Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), mengutip sumber internal yang menyebutkan bahwa saat ini tidak ada rencana Teheran untuk mengikuti pembicaraan lebih lanjut dengan Washington.
Sikap tersebut diperkuat laporan dari kantor berita Fars News Agency dan Tasnim News Agency yang menilai suasana negosiasi tidak kondusif. Iran menegaskan bahwa pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan mereka menjadi syarat utama untuk melanjutkan dialog.
Sementara itu, kantor berita resmi Islamic Republic News Agency menilai tuntutan Washington tidak realistis dan tidak memberikan prospek jelas bagi negosiasi yang konstruktif.
Ketegangan semakin meningkat setelah insiden penembakan kapal Iran oleh militer AS di perairan Teluk Oman. Trump sebelumnya mengonfirmasi bahwa kapal perusak AS menghentikan kapal kargo Iran bernama Touska yang mencoba menembus blokade.
Konflik ini terjadi menjelang berakhirnya gencatan senjata dua pekan antara Iran, AS, dan Israel, yang dipicu oleh serangan mendadak pada 28 Februari lalu. Hingga kini, baru satu sesi negosiasi yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad tanpa menghasilkan kesepakatan.
Trump mengklaim telah menawarkan kesepakatan yang adil, namun juga kembali mengancam akan menargetkan infrastruktur Iran jika kesepakatan gagal tercapai.
Situasi semakin kompleks setelah Iran menutup kembali Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas dunia. Penutupan ini berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi global.
Sebagai respons, AS memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan pendapatan minyak Teheran. Namun langkah ini justru memicu eskalasi lebih lanjut.
Islamic Revolutionary Guard Corps (Garda Revolusi Iran) memperingatkan bahwa setiap kapal yang melintas tanpa izin akan dianggap sebagai pihak yang bekerja sama dengan musuh dan berpotensi menjadi target.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa blokade AS merupakan pelanggaran gencatan senjata dan bentuk hukuman kolektif yang tidak sah terhadap rakyat Iran.
Data pelacakan maritim menunjukkan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz kembali kosong setelah sempat dibuka singkat. Beberapa insiden penembakan dan ancaman terhadap kapal komersial memperlihatkan tingginya risiko di jalur pelayaran tersebut.
Dengan hanya tersisa beberapa hari sebelum gencatan senjata berakhir, peluang tercapainya kesepakatan damai kini semakin kecil, sementara risiko krisis energi global terus meningkat.