MAHATVA.ID – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Teheran menegaskan ancaman pembatasan kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Langkah ini disebut sebagai respons atas kebijakan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang hingga kini masih diberlakukan.
Ketua Parlemen Iran, Mohammed Bagher Qalibaf, menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam jika akses pelayaran mereka terus dibatasi.
“Mustahil pihak lain bisa melintas di Selat Hormuz sementara kami tidak bisa,” ujarnya dalam wawancara yang disiarkan televisi pemerintah, Sabtu (19/4/2026).
Menurut Qalibaf, kebijakan blokade tersebut merupakan keputusan yang tidak rasional dan justru memperkeruh situasi. Meski begitu, Iran tetap membuka ruang dialog meski tingkat kepercayaan terhadap Washington masih sangat rendah.
Ketegangan ini muncul di tengah upaya perpanjangan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan, yang dijadwalkan berakhir dalam beberapa hari ke depan. Namun, saling blokade antara kedua negara dinilai menjadi hambatan besar dalam proses diplomasi.
Sebelumnya, Iran sempat membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz menyusul gencatan senjata sementara terkait konflik di Timur Tengah, termasuk antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon.
Namun situasi berubah setelah Presiden AS, Donald Trump, menegaskan bahwa blokade terhadap Iran akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan baru.
Akibat meningkatnya ketegangan, sejumlah kapal di kawasan Teluk Persia memilih menghentikan pelayaran. Hal ini terjadi setelah insiden penembakan terhadap dua kapal berbendera India yang dipaksa berbalik arah saat melintas.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital perdagangan global, dengan sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati kawasan tersebut. Gangguan di jalur ini berpotensi memperburuk krisis energi global.
Di sisi lain, Iran mengonfirmasi telah menerima proposal baru dari Amerika Serikat terkait negosiasi. Mediator dari Pakistan kini tengah berupaya mendorong pembicaraan langsung antara kedua negara guna meredakan ketegangan.