berita

Megawati "Guncang" Kader: Larangan Korupsi hingga Alarm Krisis Global, PDIP Diminta Turun Total ke Rakyat

Sabtu, 18 April 2026 | 04:15 WIB
Megawati "Guncang" Kader: Larangan Korupsi hingga Alarm Krisis Global, PDIP Diminta Turun Total ke Rakyat

MAHATVA.ID -Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melontarkan peringatan keras kepada seluruh kader PDI Perjuangan: bekerja nyata di lapangan atau tersingkir.

Pesan itu disampaikan saat membuka agenda penguatan pengurus daerah di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis, (16/4) di tengah tekanan ekonomi global dan keluhan harga pangan yang kian menjerat masyarakat.

Dalam arahannya, Megawati menyeruhkan disiplin ideologis dan kerja konkret sebagai harga mati. Ia menolak keras praktik korupsi dan menuntut kader menyatu dengan realitas rakyat.

“Turun ke bawah, rasakan langsung kehidupan mereka. Politik itu hidup bersama rakyat, bukan sekadar wacana,” tegasnya, dilansir dari ANTARA.

Ia juga mengaitkan dinamika global dengan ancaman langsung ke ekonomi domestik. Ketegangan di Selat Hormuz akibat konflik Iran dan Israel disebut berpotensi memicu guncangan harga energi dan kebutuhan pokok di dalam negeri.

Mengantisipasi dampak itu, Megawati memerintahkan kepala daerah dan pimpinan dewan dari PDIP segera melakukan penghematan anggaran. Ia menekankan prioritas pada ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja berbasis padat karya.

“Utamakan kebutuhan rakyat. Jangan ada pemborosan di tengah situasi global yang tidak pasti,” ujarnya.

Di tingkat domestik, ia menyoroti laporan langsung dari masyarakat, terutama ibu rumah tangga, terkait lonjakan harga bahan pokok seperti cabai. Kondisi ini, menurutnya, harus dijawab dengan aksi nyata, bukan retorika politik.

Megawati mendorong kader mengembangkan solusi konkret berbasis keluarga, termasuk program ketahanan pangan rumah tangga dan edukasi konsumsi makanan murah bergizi. Langkah ini juga diarahkan untuk menekan angka stunting yang masih menjadi persoalan nasional.

Dalam konteks politik, ia mengingatkan posisi PDIP sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Status tersebut, kata dia, menuntut kedisiplinan tinggi dan kepatuhan hukum tanpa kompromi.

“Jangan main-main. Kader harus jadi contoh, bukan masalah,” katanya.

Megawati turut membedah peran struktural pengurus inti daerah. Ketua diminta membangun soliditas hingga akar rumput, sekretaris memastikan operasional berjalan efektif, sementara bendahara diwanti-wanti menjaga transparansi keuangan.

Ia secara tegas melarang pencampuran dana pribadi dengan keuangan partai. “Uang organisasi bukan milik pribadi. Semua harus tertib dan akuntabel,” ujarnya, menegaskan standar tata kelola internal.

Untuk menjaga ritme organisasi, Megawati mewajibkan rapat rutin mingguan dengan sistem absensi ketat. Kantor partai di daerah juga harus aktif melayani masyarakat, termasuk memfasilitasi pendaftaran anggota baru.

Halaman:

Terkini