Potensi Gesekan dan Konflik Horizontal
Situasi di lapangan disebut mulai menunjukkan tanda-tanda gesekan. Pembatasan sepihak dan perebutan penumpang berisiko memicu konflik, baik antarwarga maupun antarpenyedia jasa transportasi.
Pengamat sosial lokal yang enggan disebutkan namanya menilai, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai dinamika biasa.
"Kalau tidak segera diatur, ini bisa berkembang jadi konflik horizontal. Apalagi menyangkut kepentingan ekonomi langsung," ujarnya.
Warga mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera melakukan penertiban, termasuk uji kelayakan kendaraan dan pengawasan operasional di lapangan.
Selain itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga diminta turun tangan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
"Situasi di Otemer ini perlu penanganan bersama. Jangan sampai persoalan transportasi berubah jadi konflik sosial," kata seorang warga.
Mereka menilai, kehadiran pemerintah tidak cukup hanya melalui kebijakan administratif, tetapi juga melalui pemantauan langsung di lapangan.
Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun pihak terkait lainnya terkait keluhan warga tersebut.
Ketiadaan respons ini semakin memperkuat desakan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan transparan.
Mendorong Turun Lapangan